kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan. Koran Sindo. kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan

Hal ini karena kata “anggota. DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga. lembaga otonom e. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPD: 6 Desember 2022 – 25 november 2023. (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. daerah dalam bentuk pemberian hak keuangan dan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD; c. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. 32 tahun 2004 pasal 16 dikatakan. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi. . *) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat. salah, asas ini menghendaki agar. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRD dituntut untuk memahami materi muatan Perda, terutama pengaturan tentang ketentuan sanksi karena sangat terkait dengan efektivitas dari Perda itu sendiri. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada. Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPRD berdasarkan tugas dan wewenangnya memuat Perda, Undang-undang 32 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda, sebagai berikut :. 000Z Sekolah. 1. Tugas Wakil Kepala Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi. Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018) Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Paling lambat akhir desember (31 desember) 13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi : a. Dalam hal Surat. c. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam proses penetapan anggaran komisi-komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD. Pemerintah Daerah dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Jimly Asshiddiqi, 2015). keputusan pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri DalamJakarta (secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta / DKI Jakarta) adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 78 jo. com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said merasa dizalimi karena tidak dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu kepada PP No. 01. a. daerah dan lembaga teknis daerah. pe. If you’re searching for kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan images information related to the kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan interest, you have visit the ideal blog. ( Josef Riwu Kaho,2001:70). Kewajiban Anggota. Pasal 107. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku pelaksana tugas Kepala Daerah. 5 tahun c. Jakarta memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau. 8. peraturan daerah c. penetapan. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; 4. oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usulan anggota personal DPRD Kabu- paten Rokan Hulu, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah kemudian disetujui pada rapat paripurna DPRD. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Undang-undang yang berlaku. . Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD. Pelaksanaan Otonomi Daerah. (8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. Cari soal sekolah lainnya. kepala daerh kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan P erkada tentang APBD paling t inggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk E-ISSN: 2620 - 5904JAKARTA, KOMPAS. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 26 Tahun. TENTANG. Pihak. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. pengangkatan pejabat daerah e. tanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam hal ini Gubernur dan Perangkat Daerah) sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan termasuk juga sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perangkat Daerah. 29. Namun, sanksi keras tersebut belum diterapkan. Konsultasi digunakan dalam perspektif yang luas menyangkut isu atau persoalan lokal dan mengacu pada urgensi guna menyelesaikan. 8 tahun e. 3. Total untuk tahun ini terdapat 101 posisi yang ditinggalkan pejabat definitif, sehingga harus diisi penjabat. 3. Dalam UU No. Usulan ini didapat dari serangkaian proses pengawasan. 4 tahun b. kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu; b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; c. bahwa berdasarkan Un dang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanTersedianya keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. 6. peraturan daerah c. Sehingga perlu diatur. Dalam UU No. Pasal 17 (1) Tempat duduk anggota DPRD. bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan Umum. Anggota DPRD provinsi adalah perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemerintahan daerah yaitu:. Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Dalam menformulasikan pemben-Rakyat Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri, yang akan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan diri; b. menetapkan peraturan daerah c. Penunjang operasional DPRDpemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah dilaksanakan sesuai perintah dalam UU No. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden, hanya berperan dalam pengesahan kepala. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Riau dalam menjagaNo. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan. Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan. melalui penguatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. Dengan melihat problematika diatas maka diperlukan sebuah mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. KOMPAS. DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dalam Pemilu 2004. DPRD dan kepala daerah ya ini mitra sejajar," katanya dikutip dari keterangan pers Puspen Kemendagri, Jumat (6/11/2020). 16. kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerh kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. mengajukan rancangan Perda; c. Kepala daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan. Pasal 2 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan. garan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab-an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:8 (a) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancanganIf you’re searching for kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan images information linked to the kepala daerah dan dprd harus bekerjasama dalam menetapkan interest, you have come to the right site. 1/RW. Pembahasan rancangan peraturan daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Pasca reformasi, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, konsep pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dianggap lebih demokratis, karena pemilihan oleh Presiden pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ternyata menghasilkan kepala daerah yang menjadi boneka semata bagi Presiden dan tidakpersoalan daerah. 7, No. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah: implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah Prinsip-Prinsip apa saja dalam pembuatan Peraturan Daerah Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan. Perlu kamu ketahui, kalo adanya fungsi dan tujuan anggaran DPRD dalam pemerintahan merupakan hal yang gak akan pernah lepas dari usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembentukan tenaga ahli kepala daerah dapat dilakukan jika berdasar beberapa hal, yaitu berdasarkan konstitusi, perundang-undangan, doktrin hukum dan praktik ketatanegaraan penyelenggaraan. Dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota. JAKARTA, KOMPAS. Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dan kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling). diajukan oleh Kepala Daerah; 3. Pembentukan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD tersebut dijamin secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “ Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang kewenangan DPRD adalah terlihat dalam tata cara pemilihan Kepala Daerah. 77. PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA A. - 20287805. Ketiga, pembatalan Perda oleh presiden ini hanya dapat dilakukan 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah. kepala daerah b. Hal ini harus tercermin dan direalisasikan dalam setiap APBD di seluruh wilayah Indonesia sehingga amanat rakyat dapat dijalankan secara menyeluruh dan tujuan Negara dapat segera terwujud. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan: 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. 2. milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Our site always gives you hints for seeking the highest quality video and image content, please kindly hunt and locate more. Tercapainya keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. 21. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. 1, Cilandak Bar. meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah akan tetapi dalam alokasi kekuasaan yang dimiliki lebih besar Kepala Daerah dibanding DPRD, ini terjadi karena. OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD YANG DIHARAPKAN Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah adalah setara. Pada bagian pertimbangan hukum, MK telah menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan aturan yang memuat mekanisme dan persyaratan dalam memilih. 2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan; d. yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. bahwa berdasarkan Un dang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanPemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung dengan ketentuan one man one vote (setiap anggota DPRD dapat memberikan suara pada satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah). Raperda Kabupaten, atau DPRD Kota dan Walikota untuk RaperdaKota. 23 Tahun 2014 dan UU No. KETENTUAN UMUM . Penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ABD kepada menteri dalam negeri /gubernur Paling lambat 7 hari kerja setelah Lebih lanjut Reydonnyzar mengatakan, dalam UU 23/2014 Pasal 321 ayat 2 jelas disebutkan DPRD dan kepala daerah yang terlambat akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama enam bulan. lebih tinggi c. 5) Dalam hal. Guna memberikan kemudahan dalam mengakses kesehatan bagi para santri dan pengurus Ponpes, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil ambulans kepada Pondok. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 667. penyelenggaraan pemerintah daerah; b. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. 606. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah. Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam hal. PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA A. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Memberhentikan Presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan UUD. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang. 4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Perangkat daerah harus mempunyai team spirit (semangat dalam tim) dan sense of cooperation (perasaan untuk bekerjasama) dalam mengaktualisasikan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah dapat. 3. 7 Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri dari : a. 5/1974 yang juga. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 2 Lihat jawaban Iklana) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala Perangkat Daerah membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2019; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan MusrenbangDaerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Pengesahan atau Penetapan7. dalam hal menetapkan kebijakan daerah bukan merupakan kewajiban daerah, namundibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat. 2. 15/PUU-XI/2013 Selasa (29/1).